PROF. TJIP ISMAIL, SH., MBA., MM
Taxation Law Consultant
info@hlf-lawyers.com

Prof. Tjip Ismail, SH., MBA., MM, menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Memperoleh gelar Master Business Administration pada Institute of Management, European University pada tahun 1992, dan memperoleh gelar Magister Manajemen pada Institut Indonusa Esa Unggul pada tahun 2005.

Sejak tahun 1974 beliau meniti karir sebagai birokrat di Kementerian Keuangan. Beliau telah mengemban berbagai tugas dan menempuh kursus di beberapa negara, antara lain Tiongkok, Korea, Jepang, Hongaria, Ceko, Swiss dan Belanda menyangkut beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan negara, yakni tax, charges, transfer pricing, fiscal decentralization, loan dan lain-lain.

Selama menjalankan karirnya di Kementerian Keuangan, beliau telah menempati beberapa jabatan, antara lain sebagai Kasubdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta. Berkenaan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, sejak tahun 2001 beliau menduduki beberapa posisi/jabatan penting di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain sebagai Direktur Pendapatan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan pada tahun 2005 menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional. Pada tahun 2011 beliau kemudian diangkat sebagai Hakim Pengadilan Pajak dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Pajak. Karirnya dilanjutkan, dimana beliau kemudian diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Fiskal pada Dewan Perwakilan Daerah RI sampai dengan 2015. Saat ini beliau adalah seorang Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional (BANI), Peneliti di Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Bhayangkara Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer. Beliau bergabung dengan HLF pada tahun 2015 dan hingga sekarang memperkuat divisi hukum pajak HLF.


Indonesia